PERJUANGAN DAN PENGABDIAN KASIMO

Pembentukan Karakter

I.J Kasimo

I.J kasimo memiliki nama lengkap Mr. Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (1900-1986). Kelahiran Yogyakarta, 10 April 1900. Ia berasal dari keluarga keraton Jeronbeteng (termasuk komunitas kasultanan). Ayahnya Ronosentiko, prajurit kraton Mantrijeron sedangkan ibunya Dalikem. Kedudukan keluarganya tidak tergolong susah, memungkinkannya untuk bersekolah di Tweede Inlandsche School (Sekolah bumiputra Ongko Loro), biasa dikenal Sekolah Setalenen. Sekolah merupakan hal menarik baginya, ia memiliki banyak teman dan mampu menyesuaikan dengan pergaulan sekolah serta menumbuhkan sikap egalitarian-nya kendati ayahnya orang terpandang.

Setelah lulus, ia menanggapi tawaran Van Lith untuk melanjukan sekolahnya ke Kweekschool, Muntilan. Sekolah yang didirikan Van Lith ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang Jawa agar mendapatkan kedudukan yang baik dalam masyarakat serta menjadi media untuk keluar dari tekanan dan penindasan. Selain itu, sekolah merupakan media penanaman nilai Caritas atau cinta kasih yang tidak sekedar dipahami sebagai sikap manis saja namun terwujud dalam sikap berani berpihak pada mereka yang tertindas dan membela keadilan. Pada akhirnya, pendidikan merupakan pendorong untuk terjadinya perubahan sosial.

Awalnya, ia tidak ingin menjadi seorang guru sehingga memilih bersekolah di Middelbare Landbouw School (Sekolah Pertanian Menengah, disingkat MLS), Bogor tahun 1918. Di sekolah ini terdapat 2 jurusan, yaitu Pertanian dan Kedokteran Hewan, ia memilih pertanian. Sebagai siswa ikatan dinas, ia menerima beasiswa dari pemerintah kolonial. Selama pendidikannya di Bogor, Kasimo banyak berinteraksi dengan banyak orang yang berasal dari berbagai daerah kemudian bergabung dengan Tri Koro Darmo dan berganti menjadi Jong Java. Ia pernah menjadi ketua perkumpulan siswa MLS, Ceres. Suatu ketika ia pernah membaca Katholieke Maatschappijleer (ajaran sosial katolik) karangan Imam Karmelit yang menyatakan bahwa “setiap bangsa mempunyai hak untuk mencapai kemerdekaan dan persatuan”, buku ini hadiah Romo Von Rijkevorsel serta memberi inspirasi besar bagi Kasimo.

Setelah lulus pada pertengahan tahun 1921, ia ditarik menjadi pegawai perkebuan pemerintah dengan jabatan Aspirant Landbouw Consultant. Pos pertamanya adalah perkebunan karet milik negara Merbuh, kabupaten Kendal. Bersama mandor-mandor Belanda, tugasnya mengawasi buruh-buruh pribumi. Kasimo memiliki citra yang baik dimata buruh, hubungannya yang erat dengan buruh ini menyebabkannya bekerja tak lama. Bermula ketika ia menampung buruh yang dipecat di bagian lain namun terdapat larangan untuk menampungnya, peringatan itu tidak disampaikan kepadanya bahkan ia berani mempertahankan buruh tersebut. Ketika menemui pimpinannya, ia dituduh merusak ketertiban umum dan suasana kerja bahkan mendapat cacian “apejongen” (anak kera). Mendengar itu, amarahnya meledak dengan balik mengatakan “U bent zelf een aap!” (tuan berarti seekor kera). Pimpinannya menjadi semakin marah karena belum ada seorang Inlander (pribumi) yang pernah berani menghinanya. Akhirnya ia dipindahkan menjadi guru sekolah pertanian di Tegalgondo, Klaten namun hidup mapan dengan penghasilannya.

Kiprah Politik

Di zaman pergerakan nasional, ia aktif berpolitik dan merupakan salah satu pendiri Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD) kemudian berubah menjadi Perkoempoelan Politik Katolik di Djawa (PPKD) dan pada tahun 1933 berubah lagi menjadi Persatoean Politik Katolik Indonesia (PPKI). Ia pernah diangkat menjadi anggota Volksraad tahun 1931–1942. Pada tanggal 19 Juli 1932, ia membuat sebuah pidato yang terkenal di Volksraad bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk memupuk eksistensinya sebagai bangsa sendiri dan memiliki hak untuk berusaha ke arah penataan Negara sendiri.

Kasimo ikut menandatangani Petisi Soetardjo (15 Juli 1936) yang diajukan ke Volksraad, memuat usulan untuk mengadakan suatu konferensi penyususunan rencana pelaksanaan kemerdekaan Hindia-Belanda. Kasimo bukan hanya ikut menandatangani, bersama beberapa tokoh PPKI (Persatuan Politik Katolik Indonesia) ia juga ikut bergerak memobilisasi massa untuk mengadakan demonstrasi mendesak agar Petisi Soetarjo diterima oleh Ratu Belanda. Saat itu, ia duduk sebagai anggota dari Komisi Sentral Petisi Soetarjo.

PPKI kemudian bergabung menjadi anggota federasi partai-partai Indonesia atau GAPI pada tahun 1939, dengan semboyan terkenalnya ”Indonesia Berparlemen”. Tujuan GAPI untuk mempersatukan semua partai politik yang ada di Indonesia. Dasar aksinya adalah hak untuk mengatur diri sendiri, Persatuan Kebangsaan seluruh rakyat Indonesia dengan bersendikan demokrasi politik menuju tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Keikutsertaan PPKI dalam GAPI ditempatkan dalam kerangka pemahaman bahwa umat Katolik tidak berjuang hanya untuk kepentingan agamanya tetapi berjuang demi bangsa menuju kemerdekaan.

Setelah kemerdekaan, Kasimo diangkat menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Ia pun ikut terlibat dalam perjuangan diplomasi pengakuan kemerdekaan RI secara de jure melalui Konferensi Linggarjati pada November 1946. Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Mohamad Hatta yang mendorong berdirinya partai politik, ia menggagas PPKI dihidupkan kembali yang dilarang pada masa penjajahan Jepang. PPKI berubah menjadi Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) melalui kongres di Surakarta.

Keputusan pendirian PKRI merupakan cerminan sikap umat Katolik mendukung pemerintah RI dan perjuangan bangsa dalam upaya memelihara persatuan bangsa. PKRI berpendapat bahwa Negara hanya bisa maju dan tegak berdiri bila seluruh rakyat bersatu. Dengan alasan ini, PKRI tidak ikut terlibat dalam Persatuan Perjuangan yang didirikan Tan Malaka di Purwokerto pada 6 Januari 1946, ataupun Konsentrasi Nasional dan Gerakan Benteng Republik Indonesia. Demi menggalang kesatuan bangsa, PKRI terlibat dalam pembentukan Persatuan Pertahanan Rakyat dan Program Nasional disertai komitmen perjuangan yang memperhatikan pada usaha untuk memajukan penghidupan rakyat. Kasimo memandang bahwa perekonomian nasional seharusnya menguntungkan rakyat banyak, pertanian dan perkebunanlah yang menjadi perhatiannya. Di bidang pendidikan PKRI bekerja sama dengan AMKRI (Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia) dengan mendirikan sekolah di Yogyakarta dan Solo.

Dalam pemerintahan, tahun 1947-1949 ia duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran Kabinet Amir Sjarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam kabinet peralihan Soesanto Tirtoprodjo ia juga menjabat sebagai menteri. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) ia duduk sebagai wakil RI kemudian setelah RIS dilebur ia menjadi anggota DPR. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ia menjabat Menteri Perekonomian. Gagasannya yang menonjol selama menduduki kursi pemerintahan di bidang perekonomian adalah  rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan sebutan Plan Kasimo, berisikan anjuran untuk memperbanyak kebun bibit unggul, pencegahan hewan pertanian untuk disembelih, penanaman kembali lahan kosong dan perpindahan penduduk ke Sumatera.

Sikap tegas Kasimo dan Partai Katolik di satu sisi dikagumi banyak politisi karena walaupun kelompok minoritas dan partai kecil, berani bersikap jelas dan mengambil resiko demi prinsip yang diyakini. Kasimo menolak konsepsi Presiden Soekarno tanggal 21 Februari 1957 tentang Demokrasi Terpimpin dan arahan politik Nasakom, Demokrasi Parlementer diubah menjadi Demokrasi Gotong-Royong serta dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya diangkat presiden dan berfungsi sebagai penasihat kabinet. Presiden juga mengungkapkan rencana pembentukan kabinet empat kaki yang berintikan empat partai politik besar: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Partai Katolik dan Masyumi menolak secara tegas konsepsi tersebut di hadapan presiden. Alasannya bahwa keikutsertaan Komunis dalam pemerintahan akan membawa negara perlahan-lahan berubah menjadi komunis. Kongres Partai Katolik saat itu pun menolak sistem Demokrasi Terpimpin Soekarno. Partai Katolik tidak menyetujui tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan melanggar UUD 1945, tindakan Presiden Soekarno dipandang mengandung bahaya karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan dikhawatirkan gerakan komunis akan meluas.

Kritik terhadap Kasimo datang dari anggota Partai Katolik lainnya karena penolakan konsepsi presiden berarti Partai Katolik tidak dapat menempatkan wakilnya di pemerintahan. Dalam kongres partai di Solo tahun 1958, ia mendapat banyak serangan dan pertanyaan mengenai kebijakannya. Tanggapan Kasimo sangat jelas, ia menantang segenap peserta kongres untuk memilih antara politiek begiensel (politik berdasarkan prinsip) atau politiek opportuniteit (politik oportunitas) kemudian disepakati kongres untuk memilih sikap politik atas dasar prinsip. Muncul pula keluhan lainnya akibat sikap Kasimo yang tidak memanfaatkan kedudukan menteri atau jabatan lainnya untuk memberi kemudahan fasilitas atau kesempatan bagi para anggota Partai, sesuatu yang lazim terjadi dalam partai-partai lain. Ia menjawab bahwa kedudukan Partai Katolik yang dihormati banyak pihak, dicapai berkat ketabahan perjuangan bersama golongan lain dalam kesederhanaan dan ketekunan.

Kasimo pernah dipilih sebagai juru bicara Liga Demokrasi pada 24 Maret 1960 yang dibentuk oleh beberapa politisi yang memperjuangkan agar demokrasi tetap dipertahankan. Liga Demokrasi terbentuk sebagai respons atas pembubaran parlemen hasil pemilu dan pembentukan DPR Gotong Royong oleh Presiden Soekarno tahun 1960. Partai Katolik sendiri memberikan memorandum kepada pemerintah untuk menghindari pembentukan parlemen dengan cara yang tidak demokratis. Bahkan, diusulkan untuk segera melaksanakan pemilu serta kritik banyaknya jumlah anggota yang disediakan bagi PKI dalam parlemen.

Simpulan

Keterlibatan politik Kasimo yang cukup panjang sejak masa pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan menunjukan komitmen kuat dari kalangan Katolik dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keterlibatan ini dilandasi oleh suatu pendirian dan prinsip yang kuat akan keberpihakan terhadap mereka yang tertindas dalam hal ini bangsa Indonesia yang mengalami ketertindasan karena dijajah. Pilihan sikap ini sejalan dengan ajaran Gereja yang menekankan keberpihakan kepada yang lemah. Sikap tegas, jelas, sederhana, prinsipiil yang ditunjukan Kasimo sepanjang hayatnya tidak lepas dari pendidikan nilai yang diterimanya selama masa pendidikanya di sekolah guru di Muntilan di bawah asuhan Van Lith.

Perjuangan politiknya yang memiliki pijakan prinsip yang jelas yaitu pengabdian kepada kesejahteraan rakyat bukan memperkaya diri, memanfaatkan posisi atau kedudukan untuk memperkaya diri atau partai. Salus Populi Suprema Lex, Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi  merupakan semboyan yang mendasari gerak langkah kasimo. Kualitas-kualitas diri semacam ini justru semakin langka untuk kita temui dalam diri pemimpin-pemimpin masa kini. Gerry Van Klinken, seorang Indonesianis menyebut Kasimo sebagai satu dari lima pejuang bangsa dari golongan minoritas yang terlupakan padahal banyak jasa yang telah ditorehnya untuk keberlangsungan negeri ini. Sejak muda, ia aktif dalam perkumpulan Boedi Oetomo, mendirikan partai Katolik, anggota Volksraad, terlibat dalam badan konstituante. Pada masa setelah kemerdekaan, Kasimo memegang beberapa portofolio dalam pemerintahan. Mempelajari Kasimo dengan demikian berarti mempelajari sumbangan atau keterlibatan golongan Katolik dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Selain itu, dari tokoh ini kita menimba banyak kearifan dan inspirasi terkait politik.